NETWORK GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

Dimas Agustian; Marthen Patiung; Yoakim Rembu; Muhammad Nur; Samsul Ode

doi:10.31258/jkp.v14i1.8225

NETWORK GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

Dimas Agustian, Marthen Patiung, Yoakim Rembu, Muhammad Nur, Samsul Ode

Abstract

Governance network mampu membantu pihak pemerintah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki salah satunya kebijakan ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini yakni mengalisis governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana dalam proses pelaksanaanya terjadi interaksi antar banyak aktor dalam jaringan kebijakan ketahapan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis social network theory (Klijn & Kopenjan) yang melihat struktur dalam jaringan implementasi kebijakannya yakni aspek kontak, kepercayaan, sharing informasi, pertukaran sumber daya. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui jaringan governance network bahwa permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayah. Kesimpulan bahwa dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan aspek kontak yaitu menetapkan organisasi dan tata kerja, kepercayaan yaitu Dinas Pertanian Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian. Sharing informasi yaitu adanya Penetapan Tim Kerja FSVA Kabupaten Timor Tengah Utara. Pertukaran sumber daya yaitu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan.

Keywords

overnance network; policy network; food security.

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Alwi, 2018. Kolaborasi dan Kinerja Kebijakan: Tantangan dan strategi dalam penentuan dan implementasi kebijakan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Badan Ketahanan Pangan. 2019. Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan. Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan. Jakarta: Departemen Pertanian

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, (2014). Analisis Tentang Tingkat Effisiensi dan Efektifitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah. Provinsi NTT: Trianitra Binatara,

Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Pertanian Nusa Tenggara Timur. Kupang: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur

Blanco, I., Lowndes, L., & Pratchett, L., 2011. Policy Networks and Governance Networks: Toward Greater Conceptual Clarity, Political Studies Review, Volume 9, pp. 297-308.

BPS NTT, 2017. Nusa Tenggara Timur dalam Angka Tahun 2017, NTT: Silvia. Kupang

Creswell, W, John. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Data Statistik Pertanian BPS NTT, (2017), Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Angka Tahun 2017, BPS Kabupaten TTU.

Dabukke, F. B., & Iqbal, M. (2014). Agricultural development policies in Thailand, India, and Japan with their implications for Indonesia. Analisis Kebijakan Pertonian, 12(2), 87-101.

Dunn, N, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Fazry, R. W. (2019). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6(4), 358-375.

Jumiati, J. (2020). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 2(1), 12-23.

Keban, T. Yeremias. 2008. Enam Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Gava Media : Yogyakarta.

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara. NOMOR : 060.1/ 289/ III/ 2021 Tentang Penetapan Tim Kerja Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan/Food Security And Fulnerability Atlas (Fsva) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2021

Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 132 Tahun 2001 tanggal 31 Desember tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKPPepres).

Klijin, E.H. & Joop Koppenjan. 2016. Governance Networks in the public sector. Routledge. New York.

Kurnia, A. W., Sundari, S., & Purwanto, D. A. (2020). Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional dalam Kondisi Keadaan Darurat di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara. Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan, 6(1).

Lane, E. O., & Knocke, D., 1987. The Organizational State, University Of Wisconsin Press, Madison.

Mata, S., Mandey, J., & Rares, J. J. (2013). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud. ACTA DIURNA KOMUNIKASI, 2(2)..

Rukmana S, N. S. (2020). Analisis Governance Network Dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bone (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Yuhana, K. (2019). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Subang. International Journal of Demos, 1(2), 232-261.

Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., Wawan, W., & Mashur, D. Institutional Synergy In Sustainable Peatland Management. Jurnal Kebijakan Publik, 13(4), 420-424.

Zulkarnaini, Z., & Gevisioner, G. Differences Perception And Interest In Peatland Management Policy. Jurnal Kebijakan Publik, 12(2), 65-72.

DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8225

Refbacks

There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.