AKUNTABILITAS INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA
Abstract
Inspektorat memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang signifikan yaitu terkait independensi, kapasitas dan kapabilitas organisasi serta kasus penyelewengan dana desa di Desa Tanjung Putus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci Akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Langkat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Tanjung Putus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Langkat dan kantor Desa Tanjung Putus. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Jonathan GS Koppell. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Langkat melalui lima dimensi atau indikator akuntabilitas yaitu: Pertama, transparency yang terbatas agar data tidak disalahgunakan. Kedua, liability atau kewajiban yang belum bisa terlaksana karena terhambat jarak antar desa dan Inspektorat yang cukup jauh. Ketiga, controllability atau pengawasan belum memadai karena kuantitas sumber daya manusia Inspektorat yang masih kurang dibandingkan dengan cakupan objek pemeriksaan. Keempat, responsibility atau tanggung jawab harus lebih ditekankan lagi supaya kinerja Inspektorat semakin baik. Kelima, responsiveness atau daya tanggap yang belum optimal karena masih rendahnya tingkat kepedulian perangkat daerah dalam penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan juga dikarenakan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menangani tindak lanjut hasil pengawasan tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas pegawai Inspektorat Kabupaten Langkat dan perangkat desa.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Abral, A. P., & Andri, S. (2022). Proses Pengadaan Barang / Jasa Berdasarkan Prinsip Good Governance Process Procurement of Goods / Services. Jurnal Kebijakan Publik, 13(1), 54–59. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7970
Adnan, H. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Kalinusu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2021. 3(2), 98–112.
Cresswell, J. W. (2009). Research Design : Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications Ltd.
Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D. (2022). Penggunaan Dana Desa Dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun ( Idm ) Use of Village Funds and Its Implications. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 82–89. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8005
Hamid, R., Radji, D. L., & Ismail, Y. L. (2020). Pengaruh Empathy dan Responsiveness Terhadap Minat Kunjungan Ulang Pelanggan. Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis, 13(1), 27–38. https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i1.7105
Hia, S. E. P. (2020). Pengaruh Analisis Kecerdasan Intelektual Auditor, Kecerdasan Emosional dan Spiritual Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Bogor). Pakuan Bogor. https://repository-feb.unpak.ac.id/home/handle/123456789/49%0Ahttps://repository-feb.unpak.ac.id/home/bitstream/handle/123456789/49/2021
Ibrahim. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif. Alfabeta.
Indriastuti, D., & Kurniawan, T. (2024). Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem. Jurnal Kebijakan Publik, 15(2), 147-154.
Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Cross-border, 4(2), 623-636.
Mustofa, A., & Nur Afifah, F. A. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 46–62. https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508
Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Jurnal Trias Politika, 1(2). https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062
Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., Lisya, M., Ahyar, D. B., & Sinthania, D. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pradina Pustaka.
Qadri, F., Yusri, A., & Zulkarnaini, Z. (2023). Pengaruh Kinerja DPRD Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 6397-6404.
Rahman, K. (2018). Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 16(2), 34. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i2.5823
Sahira, N. I., & Zulkarnaini, Z. (2023). Tata Kelola Destinasi Wisata Melalui Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SIPAREKRAF) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling, 1(2), 55-62.
Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Gedong Meneng, 5(1), 56–70. https://djpb.kemenkeu.go.id
Solenski, V., Andri, S., & Zulkarnaini, Z. (2024). Kinerja Sumber Daya Aparatur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 5372-5379.
Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan Pemerintah. Cendekia Press.
Syihabuddin, M. A., Nugroho, R., Fitriana, A. R. D., & Ilahiyyah, I. (2024). Optimalisasi E-Government Dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 1-9.
Tamrin, L., & Zulkarnaini, Z. (2023). Efektifitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Dalam Verifikasi Dan Validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial Di Kota Pekanbaru. Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan, 7(1), 177-182.
DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v15i3.8533
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Jurnal Kebijakan Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.