PENERAPAN EVIDENCE BASED POLICY DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE

Ananda Haniyuhana, Agus Widiyarta

Abstract


Fenomena kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah di Indonesia yang lebih mengedepankan kepentingan politik dibandingkan dengan berdasarkan bukti (evidence) berupa informasi, data, serta pengetahuan menjadikan analisis suatu kebijakan yang berdasarkan bukti (evidence based policy) sebagai salah satu dimensi yang penting dalam proses kebijakan publik. Pemerintah Kabupaten Batang melakukan upaya digitalisasi pembangunan desa dengan meresmikan program smart village di tahun 2018 dengan 56 desa percontohan termasuk Desa Limpung sebab memiliki potensi indeks pembangunan manusia dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta memiliki potensi koneksi jaringan internet yang memadai. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan program smart village dalam implementasinya sudah sesuai atau belum dengan bukti (evidence) berupa data dan informasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan Konsep Evidence Based Policy dari The-Pew Mac Arthur Foundation dengan lima fokus penelitian yaitu program assestment, budget development, implementation oversight, outcome monitoring, targeted evaluation. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program smart village di Desa Limpung sudah mulai berjalan efektif dengan dilakukan beberapa terobosan terbaru yang sesuai dengan perkembangan teknologi.


Keywords


Public Policy; Smart Village; Evidence Based Policy

References


Anita, W.W., Mujibur, R.K.M, & Ratih,N. (2012). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 15, No.3.

Arifin Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.

Arwanto, C. P. V., & Wibawani, S. (2022). Implementasi Smart Economy Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju Smart City. Perspektif, 11(2), 451–459. https://doi.org/10.31289/ perspektif.v11i2.5817.

Asmara, A. Y., Setiowiji Handoyo. (2015). Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi Pada Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia. Warta KIML,13 (1).

Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik, Buku Kita: Jakarta.

Creswell, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran. Pustaka Pelajar.

Edi Suharto. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Fahrina, A. (2022). Analisis Kesiapan Pembangunan Smart City Daerah Studi Kasus: Kabupaten Temanggung. JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi), 9(2), 984–995.

Fitriana, R, Auliya U. A, Widiyarta, A. 2020. Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. Jurnal Governansi. Volume 6 (2).

Guzman, Gustavo. (2009). What is Practical Knowledge?. Journal of Knowledge Management, 13 (4), 86-98.

Head, Brian W. (2008). Research and Evaluation Three Lenses of Evidence Based Policy. The Australian Jurnal of Public Administration, 67 (1), 1-11.

Herabudin. 2016. Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Hernawan, D., Seran, G. G., Purnamasari, I., Multi, A., Apriliani, A., Publik, S. A., Studi, P., & Komunikasi, S. (2022). Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 8(April), 1–10.

Hochschild, J.L.,& Einstein, K. L. (2015). ’It Isn't what we Don't know that gives us trouble, It's what we know that Ain't so: misinformation and democratic politics. Br. J. Political Sci, 45 (3), 467–475.

Jensen, P. H. (2013). What is Evidence Based Policy.Melbourne Institute Policy Brief 4 (13), 3-7.

Kustermans.Jorg. (2016). Parsing the Practice Turn: Practice, Practical Knowledge, Practices. Millennium: Journal of International Studies.

Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 3(3), 258-266.

Lee, Seonghui & Akitaka, Matsuo. (2018). Decomposing political knowledge: What is confidence in knowledge and why it matters. Electoral Studies, 51. 1-13.

Miles, M.B. Huberman, A.M. & Johnny, S. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. California: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Newman, Joshua, Adrian Cherney, Brian W. Head. (2016). Policy Capacity and Evidence-based Policy in The Public Service. Public Management Review, 19, 1-20. 17 April 2018.

Pratama, M.N. Widowati, N. & Maesaroh. (2021). Efektivitas Program Pelatihan Kerja Uptd Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 10(2); 1-13.

Prasojo. (2018). Introduction to the mini special issue: Understanding Governance in Indonesia. Journal of Policy Studies. Volume 39: 581-588.

Rizkinaswara, L. (20 Januari, 2020). Revolusi Industri 4.0. Didapat dari https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation. (2014). Evidence-Based Policymaking A guide for effective government. Diakses pada 1 September 2022 dari http://www.pewtrusts.org/~/ media/assets/2014/11/evidencebasedpolicymakingaguideforeffectiv egovernment.pdf.

Shabrinawati, A., & Yuliastuti, N. (2020). Komponen Smart Governance Berdasarkan Konsep Smart Village. Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), 21(2), 141.

Zulkarnaini, Z., & Gevisioner, G. Differences Perception And Interest In Peatland Management Policy. Jurnal Kebijakan Publik, 12(2), 65-72.




DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8178

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Kebijakan Publik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.