DYNAMIC GOVERNANCE PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Ardi Rodhita Setiawan, Ertien Rining Nawangsari

Abstract


Rumah tidak layak huni saat ini menjadi salah satu masalah kemiskinan sehingga membutuhkan peningkatan kualitas untuk menjadi rumah layak huni. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial dalam pemenuhan rumah layak huni menjalankan program rehabilitasi sosial Rutilahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program Rutilahu dalam perspektif dynamic governance melalui komponen kapabilitas dinamis di Dinas Sosial Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya mengembangkan program Rutilahu dengan membuat inovasi e-Rutilahu dan mengintegrasikan dengan Padat Karya serta bekerjasama dengan perusahaan CSR, para pengembang, Baznas Kota Surabaya. Akan tetapi, dalam praktik-nya di lapangan, proses administrasi pada program Rutilahu masih dinilai rumit dibandingkan program rehabilitasi sosial milik swasta sehingga pelayanan administrasi perlu disederhanakan agar efektif. Selain itu, kendala-kendala mendasar dan kendala teknis seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi yang dapat dipertimbangkan agar pelayanan program Rutilahu dapat lebih tepat sasaran dan maksimal.


Keywords


Program Rutilahu, dynamic governance, kemiskinan

References


Abral, A. P., & Andri, S. 2022. Proses Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Prinsip Good Governance Process Procurement of Goods/Services. Jurnal Kebijakan Publik, 13(1), 54–59. https://doi.org/10.31258/jkp.v13i1.7970

Creswell, J. W. 2019. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). California: SAGE Publications.

Erita, M. 2016. Pelaksanaan Good Governance Pada Instansi Pemerintah. Jurnal Kebijakan Publik, 7(1), 91–98. https://doi.org/10.31258/jkp.v7i1.7761

Faiq, N. 2021. Tahun ini Pemkot Surabaya Bedah 842 Unit Rumah Tidak Layak Huni, Segini Anggarannya Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Tahun ini Pemkot Surabaya Bedah 842 Unit Rumah Tidak Layak Huni, Segini Anggarannya. Surabaya.tribunnews.com 22 Maret 2021. https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/22/pemkot-surabaya-mulai-bedah-842-rumah-tidak-layak-huni (22 September 2022).

Irmayani, & Suradi. 2018. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keterpaduan Data di Kota Semarang. Sosio Konsepsia, 8(1), 1–13. https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1568

Jayani, D. H. 2021. Penduduk Miskin Indonesia Capai 27,54 Juta Orang per Maret 2021. Databoks 15 Juli 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/jumlah-penduduk-miskin- indonesia-capai-2754-per-maret-2021# (20 September 2022)

Kasim, A., Huseini, M., Anwar, R., & Siong, N. B. 2015. Merekontruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 3(3), 258-266.

Lendentariang, D., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(02), 23–34.

Mazidah, A. L., Astuti, F., Romdhoni, M. F., Nur, M. I., & Juana, T. 2020. Analisis Dynamic Governance Pada Program Layanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 154–163. https://doi.org/10.20961/sp.v14i2.39290

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2019. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). USA: SAGE Publications Inc.

Muharam, R. S., & Rusli, B. 2019. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kabupaten Bandung. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 1–7. http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/31

Neo, B. S., & Chen, G. 2007. Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore. London: World Scientific Publishing.

Pajri, E. H. 2018. Analisis Pelayanan Publik Dalam Perspektif Dynamic Governance (Studi Tentang Kapabilitas Dinamika Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Paspor). Jurnal Administrasi Negara, UNAIR, 2(1), 22–30.

Pemerintah Kota Surabaya. 2022. Program Rutilahu Pemkot Surabaya Sasar 800 Rumah, Ini Kriteria Penerimanya! Surabaya.go.id 3 Maret 2022. https://www.surabaya.go.id/id/berita/65513/program-rutilahu-pemkot-surabaya (29 November 2022).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.

Radarsurabaya.id. 2021. Anggaran Dialihkan untuk Covid, Dinsos Hanya Rehab 543 Rutilahu. Radar Surabaya September 2021. https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/25/09/2021/anggaran-dialihkan-untuk-covid-dinsos-hanya-rehab-543-rutilahu/ (5 Oktober 2022).

Rahman, A., & Bakri, R. 2019. Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Dynamic Governance. Jurnal Konstituen, 1(1), 1–22. https://doi.org/10.33701/jk.v1i1.309

Rahmatunnisa, M. 2019. Dialektika Konsep Dynamic Governance. Jurnal Academia Praja, 2(02), 1–13. https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.116

Rohaniati, E. N., Hidayat, R., & Azijah, D. N. 2021. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang. Journal of Government and Political Studies, 4(1), 14–24. https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1185

Sururi, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. U. 2019. Dynamic Governance Dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Serang. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 3(1), 1–6.

Tahir, M. M., & Nahruddin, Z. 2017. Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau di Kota Makassar. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 1–13. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12404

Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. 2020. Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 44(1), 1–21. https://doi.org/10.31105/mipks.v44i1.1973

Wulansari, R., & Ma’ani, K. D. 2021. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni di

Kabupaten Pasaman Barat. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 3(2), 163–171. https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i2.208

Yuwono, K. 2021. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V Tahun 2021. Laporan Proyek Perubahan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Transformasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Terintegrasi. Bandung: Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pupr Wilayah Iv Bandung Pusdiklat Manajemen Dan Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Zulkarnaini, Z., & Lubis, E. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Secara Berkelanjutan. Jurnal Kebijakan Publik, 9(2), 89-96.




DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8176

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Kebijakan Publik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.